11 Anggota DPRD Bintan Diperiksa

11 Anggota DPRD Bintan Diperiksa

 

 

Usut Dugaan Korupsi Kunker

TANJUNGPINANG (HK)- Sebanyak 11 orang anggota DPRD Kabupaten Bintan diperiksa  penyidik Kejati Kepri selama dua hari, Selasa (27/3) dan Rabu (28/3). Pemeriksaan wakil rakyat dari komisi I dan III itu terkait dugaan korupsi biaya perjalanan dinas termasuk sewa kamar penginapan saat melakukan Kunker pada 2015 lalu.
Informasi di lapangan, anggota dewan yang diperiksa pada Selasa (27/3) sebanyak enam orang. Mereka adalah M Zuhdi (anggota komisi I), R Miskal (anggota komisi I), Sahak (anggota komisi III), Suardi (anggota komisi III), Fiven Sumanti (anggota komisi III) dan Siti Maryani (anggota komisi III).

Sementara pemeriksaan kemarin, ada lima anggota dewan yakni, Hesti Gustrian (anggota komisi III), Bani Suparti (anggota komisi III), Trijono (Wakil Ketua II),  H Amran (anggota Komisi I) dan Agustinus Purba (anggota Komisi I).

Kajati Kepri, DR Asri Agung Putra SH MH melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Fery Tass SH, MHum, Msi membenarkan terhadap pemeriksaan sebanyak 11 orang anggota DPRD Bintan tersebut.

“Ada 11 orang anggota DPRD Bintan yang sudah kita periksa dalam dua hari terakhir. Pemeriksaan baru sebatas pengambilan keterangan sebagai bahan proses penyelidikan dugaan kasus tersebut,” ucap Fery Tass.

Dikatakan, pemeriksaan sejumlah anggota DPRD Bintan termasuk pihak terkait lainnya masih terus dilakukan. Hal ini sebagai bahan pengumpulan data dan keterangan untuk memperjelas proses penyelidikan yang dilakukan.

“Proses penyelidikan atas dugaan kasus tersebut masih terus berlanjut. Semuanya tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi. Jika unsurnya memungkinkan, maka pasti akan kita lanjutkan ke tahap penyidikan,” tegas Fery Tass.

Terkait informasi tentang pengusutan dugaan kasus korupsi lain di Bintan, mantan Kajari Takalar ini belum bisa menyebutkan. Kendati demikian, ia menuturkan hal tersebut tidak tertutup kemungkinan juga segera dilakukan.

Baca Juga Berita Ini :  Pemerintah Berkomitmen Menuntaskan Dugaan Pelanggaran HAM

Dalam kasus ini, sebelumnya Kabag Keuangan DPDD Bintan, Dra Sa’diah telah beberapa kali diperiksa tim penyidik Kejati Kepri. Selain itu mantan Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi SH, termasuk Sekretaris DPRD (Sekwan) Bintan tahun 2015, Agustiawarman dan Sekwan Bintan saat ini, Edi Yusri juga telah diperiksa.

Dugaan kasus ini berawal dari lapor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Indonesia Crisis Center (ICC) Kepri, La Ode Kamarudin ke Kejari Tanjungpinang pada 4 April lalu, kemudian diteruskan ke Kejati Kepri.

La Ode mengatakan, dari bukti yang ia dapatkan terdapat sejumlah kwitansi yang dianggap fiktif. Hal ini ia peroleh berdasarkan data yang diperoleh dari agen travel yang mengklaim  kalau  kwitansi yang dijadikan sebagai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Komisi III itu adalah palsu.

“Kata mereka itu bukan kwitansi aslinya, ini yang asli (menunjukkan kwitansi berbeda). Sepertinya sudah ada permainan dengan pegawai di agen travel itu. Kemudian, informasi yang kami dapatkan, pegawainya itu sudah dipecat perusahaannya,” ungkap La Ode.

Disebutkan, dalam salinan kwitansi yang dikeluarkan agen tour and travel Kaha, tertera biaya penginapan para anggota Komisi III DPRD Bintan di Hotel Milenium dan Hotel Lumire di Jakarta per harinya mencapai Rp900 ribu lebih.

“Kita menduga, adanya kecurangan yang dilakukan dengan memalsukan kwitansi untuk diklaim dalam SPPD masing-masing anggota dewan tersebut di APBD Bintan,” pungkasnya. (nel)

Baca Juga Berita ini

About the Author: possibolga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *