DPRD Medan Buat Perda Lindungi Masyarakat

DPRD Medan melarang penggusuran warga yang bermukim di atas lahan milik Negara juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanpa menyiapkan rumah pengganti bagi masyarakat yang tergusur.

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung bersama Wakil Ketua Iswanda Nanda Ramli & H. IHWAN RITONGA, SE

Larangan itu disampaikan tim pengusul rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk tanpa Penyediaan Rumah Pengganti dalam rapat paripurna internal DPRD Medan, Senin (06/8). Usulan disampaikan agar dapat dibahas sehingga menjadi ranperda inisiatif DPRD Medan tahun 2018.

“Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S. Msi”

Pidato Walikota Medan Drs H. T. Dzulmi Eldin. S.Msi pada Rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda Penjelasan Ranperda Kota Medan tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk tanpa Penyediaan Rumah Pengganti .

“Penggusuran secara paksa tentu saja menimbulkan polemik yang berkepanjangan antara kemanusiaan dan hak azasi manusia yang dilindungi undang-undang. Seringkali mengakibatkan bentrok fisik,” kata Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung membacakan pengantar draf Ranperda dalam Paripurna dewan.

Tingginya pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan kurangnya ketersediaan lahan perumahan berdampak banyak warga yang menempati aset pemerintah juga mendirikan rumah di atas jalur kereta api yang sudah lama tak aktif.

Pemukiman liar di jalur kereta api yang tidak aktif dan kawasan bantaran sungai jelas bertentangan dengan hukum. Jika digusur, warga akan kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, harus ada jalan keluar (solusi) yang tepat memindahkan penduduk ke tempat yang sudah disediakan. “Sehingga penataan kota tidak menimbulkan dampak buruk,” pungkasnya. (nel)

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung,, SE, SH, MH (kanan) bersama Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S. Msi (kiri

 

 

 

Baca Juga Berita ini

About the Author: possibolga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *