Wali Kota Protes Keras Kebijakan BPJS

Sibolgapos.com – Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk memprotes keras kebijakan BPJS Kesehatan yang melarang pasien BPJS langsung di rujuk ke RSU kelas B.

 

“Kita protes keras Kebijakan BPJS itu. Mereka sama saja membunuh Rumah Sakit Daerah yang sudah berkelas B,” ungkap Syarfi saat berkunjung ke Rumah Sakit Umum (RSU) Sibolga, Sabtu (29/9/2018).

Wali Kota menjelaskan, kebijakan rujukan yang diterapkan oleh BPJS saat ini berdasarkan peraturan direktur Jaminan Kesehatan No 4 tahun 2018, masyarakat sudah tidak diperbolehkan lagi memilih Rumah Sakit yang mereka inginkan untuk berobat.

 

Sementara, Syarfi menuturkan, selama ini Rumah Sakit Umum Sibolga selalu melakukan pembenahan pelayanan Rumah Sakit, agar masyarakat merasa nyaman dan senang saat berobat di Rumah Sakit Sibolga.

 

“Peraturan ini, tentu bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apalagi, kondisi pasien kita saat ini, data-data mereka sudah terekam, sementara mereka harus ke rumah sakit baru yang tipe D dan C. Tentunya, pasien rawat jalan kita, harus melakukan pemeriksaan awal. Berarti, ini akan merukan masyarakat,” ungkapnya.

 

Menurut Syarfi, dengan adanya peraturan ini, maka masyarakat akan kesulitan dalam memperoleh jaminan kesehatan, karena mereka tidak bisa lagi menerima layanan cepat. Uu 36 tahun 2016, setiap masyarakat punya hak yang sama memperoleh pelayanan kesehatan yang akurat, berkualitas, cepat dan mudah.

 

“Dengan peraturan BPJS Kesehatan ini, tentu pasien di Rumah Sakit Umum Sibolga akan sangat berkurang, karena dengan terpaksa, para pasien harus berobat ke Rumah Sakit Metta Medika. Dan kebijakan ini, bisa ‘membunuh’ Rumah Sakit kita. Bukan Cuma rumah sakit, perawat, bahkan dokter,” katanya.

Baca Juga Berita Ini :  Warganet Dukung PON 2020 Sebagai Momentum Pembangunan Papua Menuju Indonesia Maju

 

Dengan kebijakan BPJS yang sangat merugikan Rumah Sakit Umum kelas B, Syarfi mendesak Direktur BPJS segera menarik peraturan yang mereka keluarkan.

 

“Presiden juga harus melihat kondisi ini. Peraturan itu harus dicabut, karena itu ‘membunuh’. Hak masyarakat sudah dipersempit dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Mereka dipaksa, harus ke Metta Medika, padahal dr Spesialis yang di Metta Medika adalah dokter kita, alat yang mereka pakai juga banyak alat kita. Apakah ini yang diinginkan pemerintah pusat. Saya akan panggil itu BPJS, kita akan bicarakan itu, dan harus mereka tarik peraturan yang mereka buat,” pungkas Syarfi. (Rommy)

 

Baca Juga Berita ini

About the Author: possibolga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *