Fungsi Legislatif di DPRD

Sibolgapos.com – Pada dasarnya legislatif memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (merumuskan kebijkan publik bersama eksekutif), kontroling (pengawasan kinerja penyelenggara pemerintahan setempat) dan fungsi budjeting (mengusulkan, memusyawarahkan dan menetapkan anggaran sesuai kebutuhan). Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Medan H Aja Syahri, SAg Sabtu, (17/11) di sekretariat Jalan Sekip Baru Nomor 44 Medan.

Namun selain itu, menurut Aja Syahri, badan legislatif memiliki fungsi lain yang tak kalah penting, yaitu fungsi representatif, Yaitu fungsi mewakili rakyat membawa aspirasinya kepada penyelenggara pemerintahan.

Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu fungsi utama badan legislatif adalah pengawasan terhadap eksekutif. Peran pengawasan ini, pada kenyataannya mengalami pasang surut atas kualitas dan kekuatannya.

“Jika kita cermati, periode sebelum reformasi peran kontrol legislatif terhadap eksekutif dapat dikatakan sangat lemah, sehingga eksekutif cenderung dapat melakukan apapun sesuai dengan apa yang mereka inginkan,” ungkap Aja Syahri yang juga Caleg dari PPP nomor  urut 1 daerah pemilihan (dapil) Medan 4 (Medan Amplas-Area-Denai dan Medan Kota).

Pemerintah, kata mantan sekretaris KNPI Sumut ini, sebagai pihak yang diberikan amanat untuk mengelola keuangan negara, harus melaporkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada publik yang diwakili DPRD. Informasi yang dimuat dalam laporan akuntabilitas tersebut harus dapat diyakini keandalannya.

Oleh karena itu, menurut Aja Syahri politisi Islam yang peduli masjid ini, dibutuhkan pihak yang independen (BPK) untuk memberikan atestasi atas seluruh informasi yang berkembang, dengan cara melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pihak yang berertanggungjawab terhadap pengelolannya.

Dijelaskannya, BPK adalah sebagai auditor eksternal yang independen dari pemerintah yang melakukan Pemeriksaan atas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK kemudian disampaikan kepada DPRD.

Baca Juga Berita Ini :  Harapan Baru Pemberantasan Korupsi Pasca Alih Status Pegawai KPK

Di samping itu, kata Aja Syahri, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana atau kerugian negara, maka BPK wajib melaporkan hal tersebeut kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai badan legislatif jelasnya, Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah senantiasa berorientasi pada hasil pemeriksaan BPK, kemudian dengan kewenangan yang dimilikinya ia (DPRD-red) berhak meneruskan kasus itu kepada penegak hukum, atau menciptakan undang-undang (Perda) maupun mendesak pemerintah untuk melakukan koreksi dan perbaikan sistem, guna mencegah terulang kembali kerugian negara.

Selanjutnya mengenai Pemilu Legislati yang berekaitan demokrasi Aja Syahri menjelaskan, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat.

“Manfaat demokrasi memberikan kesetaraan sebagai warga negara yang bertujuan memperlakukan semua orang atau warga negara adalah sama sederajat tidak di beda-bedakan,” ujarnya.

Diuraikan Aja Syahri yang memiliki SDM dan wawasan luas ini, demkokrasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, semakin besar suara rakyat untuk menginginkan sebuah kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan yang mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat diterapkan.

Demokrasi mengandalkan musyawarah terbuka, kata Aja Syahri, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada musyawarah/ debat, tidak hanya mengamsumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagai besar masalah kebijakan. Terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan.

“Kebijakan-kebijakan yang telah usang, secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun. Meskipun begitu, melihat betapa penting kehadiran anggota legislatif, diharap masyarakat untuk cermat memilih wakilnya di DPRD. Pilihlah yang berwawasan luas, peduli, jujur dan amanah,” pungkas Aja Syahri. (Sugandhi Siagian)

Baca Juga Berita Ini :  Jangan Anggap Remeh Varian Baru Covid-19

 

 

Baca Juga Berita ini

About the Author: possibolga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *