Kurangi Penyalahgunaan Anggaran,3 Perusahaan Daerah Gelar Penanda Tanganan Nota Kesepahaman Bersama Kejaksaan

Tarutung-Sibolga Pos|

Tiga Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara-Sumatera Utara, gelar penanda tanganan nota kesepahaman dengan pihak
Kejaksaan Negeri Tarutung di Balai data Kantor Bupati setempat, Senin (15/4).

Fajar Maningsing Gultom, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara, mengatakan, penanda tanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari terkait pengelolaan dana yang dialokasikan pada masing-masing perusahaan daerah milik pemerintah setempat.

Ketiga perusahaan daerah tersebut adalah Perusahaan Daerah Aek Mual Natio (PDAM), Perusahaan Daerah Perindustrian dan Pertambangan serta Perusahaan Daerah Pertanian.

Penanda Tanganan Nota Kesepahaman dengan Pengacara Negara diharapkan
mampu menepas masalah pidana juga perdata pada ketiga perusahaan daerah dimaksud.

Janpiter Lumbantoruan, Direktur Perusahaan Daerah Pertanian, pada kesempatan tersebut, mengucapkan terimakasih atas terlaksananya penanda tanganan nota kesepahaman antara Perusahaan Daerah dengan Pengacara Negara.

Dirinya yakin dengan penanda tanganan nota kesepahaman tersebut, kedepan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Tapanuli Utara akan mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan tugasnya

Konsultasi masalah hukum merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam mengelola suatu usaha khususnya milik pemerintah.

Drs. Nikson Nababan MSi, kepada wartawan mengaku ada beberapa dinas yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Tarutung. Kerja sama dilakukan justru untuk mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan tugas, sehingga staf dilapangan dapat menjalankan tugas dengan baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Untuk memimpin suatu perusahaan daerah harus mewaspadai pihak ketiga, sebab masalah yang dihadapi belakangan ini justru lahir dari pihak ketiga, terkait penerima alokasi dana dilapangan.

Dikatakannya, hutang piutang pada PDAM sudah puluhan tahun, dalam hal ini perlu konsultasi dengan pihak Kejaksaan selaku pengacara Negara.

Baca Juga Berita Ini :  Sukseskan Indonesia Maju, Insan Media Solo Gelar Diskusi Tumbuhkan Optimisme Dukumg Kebijakan Pembangunan Nasional

“Minta petunjuk terkait pengamanan aset dan menjaga kebocoran keuangan negara, pada perusahaan daerah yang saudara pimpin, ujarnya.

Diharapkan, pemimpin perusahaan daerah tidak mengambil penyertaan modal dengan tujuan tertentu melainkan mengejar laba dari perusahaan itu sendiri.(Mariana Hutagalung)

Baca Juga Berita ini

About the Author: Mariana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *