“Cabut Moratorium Provinsi Tapanuli

Tarutung-Sibolga Pos|

Moratorium Provinsi Tapanuli, sudah saatnya diakhiri demi percepatan pembangunan serta sejarah Keresidenan Tapanuli.

Malanton Hutagalung SH, putra Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah-Sumatera Utara, dihubungi, Jumat (10/5), mengatakan, Pemekaran Provinsi Tapanuli merupakan harapan masyarakat Tapanuli mengingat daerah tersebut merupakan daerah keresidenan dijaman militer Jepang pada tahun 1942 – 1945.

Sejarah tersebut kerap diceritakan para leluhurnya ketika dirinya masih dikampung halaman, hingga ditanah perantuan impian terwujudnya Provinsi dinilai mengembalikan kekuatan yang dulu dimiliki daerah tersebut.

Pada saat itu pimpinan sipil tertinggi  untuk keresidenan Tapanuli adalah Dr. Ferdinan Lumbantobing, sebagai ketua BAPEN ( Badan Pertahanan Negeri ). Ia diangkat oleh Jepang sebagai Fuku Chokan atau wakil Residen, karena ketokohannya yang disegani oleh masyarakat.

Jabatan Pimpinan Reresidenan saat itu disebut Shu Chokan dipimpin oleh militer Jepang, sedangkan  Fuku Chokan (wakil Residenan) diduduki oleh Dr. Ferdinan Lumbantobing.

Pada tanggal 3 Oktober 1945, Pemerintah pusat menetapkan pengangkatan Residen Tapanuli selanjutnya kantor Keresidenan Tapanuli dibuka di Tarutung dan Dr. Ferdinan Lumbantobing diangkat menjadi Residen. tanggal 4 Oktober 1945 kemudian Komite Nasional Daerah (KND) dibentuk dalam perundingan Republik Indonesia dengan pihak Militer Jepang serta persiapan-persiapan penyusunan persiapan pemerintahan, serta membentuk Badan Eksekutif dan Legislatif.

Besluit nomor 1 dari Residen Tapanuli pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Pemerintah Daerah Tapanuli dan mengangkat staf pemerintahnya serta pengangkatan kepala-kepala Luhak (setara dengan Kabupaten).

Dalam besluit Residen Tapanuli ditetapkan antara lain: Residen, wakil Residen Anggota – anggota, Kepala setia usaha Residen, ujarnya.

Menurutnya, Residen Tapanuli (setingkat dengan Provinsi) sedangkan Luhak (setingkat dengan Kabupaten) Keresidenan Tapanuli  memiliki Empat Luhak yaitu, Luhak Sibolga, Luhak Tanah Batak, Luhak Padang Sidempuan dan Luhak Nias.

Badan legislatif sebagai realisasi dari keputusan KND diserahi wewenang untuk merancang peraturan – peraturan daerah.

Ada Delapan peraturan yang diterbitkan oleh legislatif pada saat itu kedelapan peraturan tersebut adalah:

1. Peraturan mengenai memilih, mengakui dan memberhentikan dan mencatat anggota dewan negeri di Keresidenan Tapanuli.

2. Peraturan tentang susunan dewan negeri.

3. Peraturan tentang memilih, mengakui, memberhentikan dan memecat anggota dewan kota.

4. Peraturan tentang dewan perguruan.

5. Peraturan tentang susunan dewan kota.

6. Peraturan tentang pemberantasan buta huruf.

7. Peraturan tentang pengeluaran beras dari daerah Tapanuli.

8.peraturan tentang pungutan 10% bukti uang hasil pendapatan.

Demikianlah perjalanan Keresidenan Tapanuli yang mengalami perubahan dari jaman ke jaman sehingga saat ini Keresidenan Tapanuli terpupus.

Menurutnya, Pembentukan Provinsi Tapanuli merupakan pengembalian Marwah Residen Tapanuli yang sudah lama terpupus dari sejarah daerah tersebut 

Dirinya berharap DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, mengembalikan Keresidenan Tapanuli yang dulu menyemangati pejuang tanah Batak.

Pihaknya mengaku siap menghadap Presiden dan menyerahkan ringkasan sejarah Keresidenan Tapanuli jika diperlukan, “kami masih menyimpan sejarah singkat keresidenan Tapanuli, ujarnya mengakhiri. (Mariana Hutagalung /red )

Baca Juga Berita ini

About the Author: Mariana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *