Pemindahan Ibu Kota Negara Berdampak Positif Bagi Pemerataan Kesejahteraan

Oleh : Putu Prawira )*
Pemerataan pembangunan merupakan cita-cita pemerintah saat ini, dan salah satu upaya yang tengah digenjot adalah rencana pemerintah memindahkan Lokasi Ibukota.

Keputusan Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan upaya reorientasi dalam rangka pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian. Program tersebut rupannya telah masuk ke dalam kebijakan fiskal pada tahun 2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam kesempatan rapat kerja dengan DPR di Jakarta pada akhir Mei lalu, menuturkan bahwa pemindahan ibu kota menjadi hal yang penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Ibu kota baru perlu didirikan untuk menciptakan keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian dan kemampuan daya dukung keuangan negara.

Menkeu meyakini bahwa pembangunan ibu kota baru adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia di masa depan yang modern, memiliki mobilitas tinggi, demografi berubah dan lingkungan yang sustainable atau berkelanjutan.

Untuk pembiayaan dan mitigasi risiko pemindahan ibu kota tersebut, dilakukan melalui kombinasi antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan melalui skema kerja sama pemerintah, badan usaha, pemberdayaan swasta dan penugasan badan usaha milik negara.

Dengan demikian, kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang terhadap kebutuhan pembangunan pemulihan ekonomi, konsolidasi fiskal, serta tetap melihat Covid-19 sebagai jangka pendek tidak akan mengalami perubahan.

Pada kesempatan berbeda, Rizal Edy Halim selaku Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), menilai bahwa pemindahan ibu kota dapat mendorong orientasi pembangunan di luar Jawa agar lebih merata antar wilayah dapat berkurang.

Sementara itu, terkait dengan desain, desain ibu kota baru dengan burung garuda membentang tersebut dibuat oleh pematung Nyoman Nuarta. Berbeda dengan Istana Bogor dan Istana Merdeka dengan arsitektural kolonial, Ia menyebutkan konsep desain Istana Negara di Ibu Kota baru membawa kesan lebih Indonesia asli.

Baca Juga Berita Ini :  Masyarakat Mengapresiasi Tindakan Tegas Aparat Terhadap KST di Papua

Garuda sendiri merupakan lambang sebuah rumah besar atau Istana bagi persaudaraan, persatuan dan kerukunan hidup bersama.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, masterplan IKN di Kalimantan Timur sudah diselesaikan pada tahun lalu. Saat ini pemerintah masih menyusun pelaksanaan pemindahannya. Mulai dari drainase, batas wilayah, titik utama atau core pembangunan IKN yang seluas 5.600 hektare sudah ditentukan.

Hanya saja, proses persiapan pemindahan dan pembangunan masih terbatas dikarenakan pandemi Covid-19. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini juga menjadi salah satu langkah bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional.

Suharso mengatakan, dengan adanya pembangunan dan pemindahan ibu kota tersebut, diharapkan akan dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat menciptakan 140 ribu lapangan pekerjaan. Namun, pemindahan dan pembangunan IKN ini akan dilakukan setelah Indonesia mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai.

Dirinya berujar, pemerintah akan menunggu herd immunity selama 15 bulan atau pada Maret 2022. Maka didapatkan kira kira berapa yang harus dilakukan vaksinasi untuk dipercepat agar menggerakkan mobilisasi. Dengan demikian, kita berani untuk memulai pemindahan ini.

Lahan yang akan dibangun untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga merupakan lahan berpenduduk dan tidak perlu diambil alih oleh pemerintah. Justru masyarakat yang masih tinggal di lahan IKN harus merasakan dampak positif dari pemindahan IKN. Sehingga perkampungan di lahan tersebut akan diperbaiki dan menjadi bagian dari ibu kota negara.
Masyarakat juga perlu mengetahui, bahwa Jika nanti DKI Jakarta bukan Ibu Kota Negara Indonesia lagi, bukan berarti intensitas bisnis di Jakarta akan lesu, karena pemindahan Ibu kota hanya untuk urusan pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, sementara urusan bisnis tetap di Jakarta.

Baca Juga Berita Ini :  Penindakan Tegas Pelanggar Prokes Sudah Tepat

Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo menuturkan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan upaya penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Pemindahan lokasi ibu kota tentu akan melahirkan pro kontra, tetapi rencana ini adalah salah satu solusi mengurangi kepadatan penduduk yang tersentralistik di pulau Jawa khususnya Jakarta. Sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Baca Juga Berita ini

About the Author: Mariana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *